HARGA BAHAN PASAR DI OGAN ILIR

# HARGA BAHAN POKOK STRATEGIS DI PASAR INDRALAYA # 12 Februari 2019: BERAS SELANCAR RP.12.000/KG ; BERAS WORTEL RP.11.000/KG ; BERAS TOPI KOKI RP.11.000/KG ; BERAS IR64 RP.10.000/KG ; GULA PASIR 10.000/KG ; GULAKU RP.14.000/KG ; TEPUNG TERIGU SEGITIGA BIRU RP.10.000/KG ; MINYAK GORENG BIMOLI RP.12.000/KG ; SANIA RP.12.000/Kg ; FORTUNE RP.12.000/KG ; BAWANG MERAH RP.16.000/KG ; BAWANG PUTIH RP.24.000/KG ; CABE MERAH KERITING RP.33.000/KG ; DAGING SAPI LOKAL RP.120.000/KG ; DAGING SAPI IMPOR RP90.000/KG ; DAGING AYAM RP. 32.000/KG ; TELUR AYAM RP. 23.000/KG ; KACANG HIJAU RP.60.000/KG ; KACANG TANAH RP.20.000/KG ; JAGUNG PIPILAN RP.8.000/KG DAN GARAM HALUS RP.2.000/BKS ; PUPUK UREA RP.1.800/KG ; SP-36 RP.2.000/KG ; PUPUK ZA RP. 1.400/KG ; NPK RP.2.300/KG, PUPUK ORGANIK RP. 500/KG ;**** PASAR TANJUNG RAJA 10 Februari 2019: BERAS PREMIUM RP.11.000/KG ; BERAS MEDIUM RP.10.000/KG ; GULA PASIR RP.12.000/KG ; TEPUNG TERIGU RP.11.000/KG ; MINYAK GORENG RP.13.000/KG ; BAWANG MERAH RP.24.000/KG ; BAWANG PUTIH RP.24.000/KG ; CABE MERAH KERITING RP.25.000/KG ; DAGING SAPI RP.110.000/KG ; DAGING TETELAN RP.70.000/KG ; DAGING AYAM RP.32.000/KG ; TELUR AYAM RAD RP.21.000/KG ; KACANG HIJAU RP.18.000/KG ; KACANG TANAH RP.20.000/KG ; JAGUNG PIPILAN RP.10.000/KG ;

Rabu, 30 Januari 2019

SUB PENYALUR BBM SATU HARGA DI 3 SUB PENYALUR KABUPATEN OGAN ILIR SEGERA DILAUNCHING

INDRALAYA- Sebagai Pelaksanaan Program BBM Satu harga dari Pemerintah Pusat, saat ini sudah ditunjuk 3 Sub Penyalur BBM Program BBM Satu Harga di Kabupaten Ogan Ilir sesuai dengan Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor : 65/Perindagkop/2018, yaitu : 1) Sub Penyalur BBM CV RINDI di Desa Meranjat I Kec Indralaya Selatan, 2) Sub Penyalur BBM PD Petrogas Ogan Ilir di Desa Tanabang Ilir Kec Mura Kuang dan 3) Sub Penyalur BBM Pondok Pesantren Darussalam Desa Serikembang III Kecamatan Payaraman.  
Saat ini sudah masuk tahap koordinasi pasokan BBM dari Depo Pertamina Kertapati ke SPBU Tanjung Raja untuk didistribusikan ke SP BBM PD Petrogas Ogan Ilir di Desa Tanabang Ilir Kecamatan Muara Kuang, dan dari SBPU Muara Meranjat untuk didistribusikan ke SP BBM CV Rindi Desa Meranjat I Kecamatan Indralaya Selatan, dan SP BBM Pondok Pesantren Darussalam Desa Serikembang III Kecamatan Payaraman.

Beberapa Dokumen Keputusan Bupati Ogan Ilir sudah diterbitkan, usulan pendirian ke Kementerian ESDM dan Kepala BPH Migas RI di Jakarta telah disampaikan.  Termasuk permintaan tambahan pasokan kuota BBM Premium dan Solar untuk mengisi 3 SP BBM tadi dari Bupati Ogan Ilir kepada GM Marketing Operation Region (MOR) Wilayah II Palembang juga sudah disampaikan.
Dengan telah dilakukannya persiapan dokumen admnistrasi, koordinasi dan pembangunan Infrastruktur SP BBM di 3 lokasi ini tidak lama lagi akan dilaunching.

SRIPO – 13 DESEMBER 2018. PALEMBANG - Badan Pengatur Hulu (BPH) Migas membuka peluang bagi masyarakat melalui koperasi atau badan usaha, untuk ikut mendistribusikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Jika sudah mengantongi izin, investasi yang dibutuhkan cukup Rp 60 juta. Usaha ini ibaratnya SPBU mini.

"Kita dorong masyarakat untuk ikut membantu mendistribusikan BBM bersubsidi melalui program BBM satu harga. Jadi sub penyalur ini bisa mengambil BBM dari penyalur atau SPBU terdekat, dan ini sudah ada payung hukumnya," kata anggota Komite Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas, Ir H Ahmad Rizal, MH,FCBArb di sela-sela kegiatan Sosialisasi Implementasi Sub-Penyalur dala rangka percepatan penerapan BBM Satu Harga Secara nasional di Hotel OPI Indah Jakabaring, kemarin (12/12).

Dijelaskan, langkah untuk membuat Sub-Penyalur BBM Satu Harga oleh BPH Migas ini tak lain untuk memenuhi kebutuhan akan BBM yang selama ini kerap kali dikeluhkan, terutama masyarakat yang tinggal jauh dari pusat kota atau dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) selaku penyalur BBM.
Soal dasar hukum pembentukan sub-penyalur ini menurut Rizal meliputi UU RI No.22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, Peraturan Pemerintah No 36 tahun 2004 tentang kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Permen ESDM No.13 tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran BBM, BBG dan LPG, serta Peraturan BPH Migas No 6 tahun 2015 tentang penyaluran jenis BBM tertentu dan jenis BBM khusus di wilayah yang belum terdapat penyalur.
"Sub Penyalur merupakan perpanjangan tangan dari Penyalur yang akan mendistribusikan BBM dengan harga yang disesuaikan dengan jarak daerah, untuk besaran biaya angkut ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah baik bupati ataupun walikotanya. Makanya mutlak dibutuhkan peran dan dukungan pemda untuk keberhasilan program ini," katanya.
Yang berhak menjadi sub penyalur, terang Rizal, adalah anggota dan/atau perwakilan masyarakat setempat di wilayah yang belum teradapat penyalur dengan jarak minimal 10 km, dan telah mendapatkan persetujuan pemda setempat.
"Sub penyalur hanya boleh didirikan di daerah yang tidak terdapat penyalur dengan batasan jarak minimum sejauh lima kilometer dari APMS atau wilayah perairan atau sejauh minimal 10 kilometer dari SPBU untuk wilayah daratan," katanya. Persyaratan lainnya, di antaranya memiliki kegiatan usaha dan/atau unit usaha, lokasi haruslah memenuhi standar keselamatan kerja dan lindungan lingkungan (K3LL). Juga memiliki penyimpanan maksimal 3.000 liter (sesuai standar Teknis K3LL) dan yang terpenting memiliki data konsumen pengguna yang telah diverifikasi pemda setempat.
Soal besaran investasi awal yang harus dikeluarkan untuk bisa menjadi Sub-Penyalur, menurut Rizal di kisaran Rp 60 jutaan sudah termasuk peralatan seperti tangki BBM Mini, dua buah nodzel dan perlengkapan lainnya. Sampai saat ini total sudah ada sekitar 23 sub-penyalur BBM Satu Harga di seluruh Indonesia dan yang terbanyak berada di kawasan Indonesia Timur. Untuk Sumsel sendiri, yang baru mengajukan menjadi sub penyalur baru di Ogan Ilir.
"Selebihnya belum ada. Memang disini peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan karena harga BBM bersubsidi ditingkat sub penyalur ini berbeda tergantung jarak lokasi. Nah yang menentukan harga untuk jarak lokasi itu pemda setempat," urainya.

Jangan Langka
Anggota Komisi VII DPR RI yang salah satunya membidangi masalah energi, Ir H Nazaruddin Kiemas berharap dengan akan segera didirikannya sub-penyalur BBM Satu Harga di Sumsel akan semakin memudahkan masyarakat terutama di pelosok untuk bisa mendapatkan BBM dengan harga yang terjangkau.
"Inginnya rakyat kita itu simpel kok mereka hanya butuh BBM bersubsidi harus selalu tersedia tidak langka dan dapat dibeli dengan harga yang terjangkau," sebut politisi PDI Perjuangan ini.
Hal senada disampaikan pula oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Sumsel, Ir Robert Heri yang berharap dengan kegiatan sosialisasi penerapan BBM Satu Harga ini akan kian menambah pengetahuan utamana bagi masyarakat di pesisir dan perairan yang sampai saat ini masih sulit untuk bisa mendapatkan BBM. Mewakili PT Pertamina MOR, Sindu menyatakan dukungannya terhadap rencana pendirian Sub-Penyalur BBM Satu Harga di Sumsel yang diharapkan nantinya untuk dapat dijabarkan secara lebih mendetil lagi kepada Pertamina.
"Kami hanya mintakan dasar dan payung hukum sebelum memasok BBM dari penyalur dalam hal ini SPBU kepada Sub-Penyalur biar tidak terjadi kesalahan nantinya, secara umum saat ini Pertamina telah memasok BBM baik Premium maupun Solar hampir mencapai hingga 80 persen," urai Sindu. (why)