HARGA BAHAN PASAR DI OGAN ILIR

# HARGA BAHAN POKOK STRATEGIS DI PASAR INDRALAYA # 2 DESEMBER 2018: BERAS SELANCAR RP.12.000/KG ; BERAS WORTEL RP.11.000/KG ; BERAS TOPI KOKI RP.11.000/KG ; BERAS IR64 RP.10.000/KG ; GULA PASIR 11.000/KG ; GULAKU RP.14.000/KG ; TEPUNG TERIGU SEGITIGA BIRU RP.10.000/KG ; MINYAK GORENG BIMOLI RP.12.000/KG ; SANIA RP.12.000/Kg ; FORTUNE RP.12.000/KG ; BAWANG MERAH RP.16.000/KG ; BAWANG PUTIH RP.24.000/KG ; CABE MERAH KERITING RP.28.000/KG ; DAGING SAPI LOKAL RP.120.000/KG ; DAGING SAPI IMPOR RP90.000/KG ; DAGING AYAM RP. 30.000/KG ; TELUR AYAM RP. 21.000/KG ; KACANG HIJAU RP.60.000/KG ; KACANG TANAH RP.20.000/KG ; JAGUNG PIPILAN RP.8.000/KG DAN GARAM HALUS RP.2.000/BKS ; PUPUK UREA RP.1.800/KG ; SP-36 RP.2.000/KG ; PUPUK ZA RP. 1.400/KG ; NPK RP.2.300/KG, PUPUK ORGANIK RP. 500/KG ;**** PASAR TANJUNG RAJA 2 DESEMBER 2018: BERAS PREMIUM RP.12.000/KG ; BERAS MEDIUM RP.10.000/KG ; GULA PASIR RP.12.000/KG ; TEPUNG TERIGU RP.11.000/KG ; MINYAK GORENG RP.13.000/KG ; BAWANG MERAH RP.24.000/KG ; BAWANG PUTIH RP.24.000/KG ; CABE MERAH KERITING RP.25.000/KG ; DAGING SAPI RP.110.000/KG ; DAGING TETELAN RP.70.000/KG ; DAGING AYAM RP.40.000/KG ; TELUR AYAM RAD RP.21.000/KG ; KACANG HIJAU RP.18.000/KG ; KACANG TANAH RP.20.000/KG ; JAGUNG PIPILAN RP.10.000/KG ;

BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN KAB OGAN ILIR


Majelis BPSK Kabupaten Ogan Ilir Periode 2014 - 2019 seusai dilantik Bupati OI atas nama Menteri Perdagangan RI.
B E R I T A    dan  I N F O R M A S I   T E R K A I T  :
  1. KEPRES NOMOR 22 TAHUN 2013 Tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Ogan Ilir.
  2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2017 tentang BPSK
  3. PAPARAN Dirjen Perlindungan Konsumen tentang BPSK.
  4. Perlindungan Konsumen di BPSK Kota Palembang.



Indralaya-2014-Banyaknya permasalahan dan kasus yang menimpa konsumen yang kerap dijumpai hampir setiap hari di tengah masyarakat, seperti Perdagangan Umum, Jasa Keuangan (OJK dan Bank), Jasa Pelayanan Kesehatan terkait perlindungan hukum terhadap pasien.
sebagai konsumen, serta lainnya membuat Kementrian Perdagangan RI membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), di setiap kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Saat ini, dari 525 Kabupaten/kota, baru terbentuk 156 BPSK, di seluruh Indonesia termasuk di Kabupaten Ogan Ilir. Sementara di Sumatera Selatan (Sumsel), baru terbentuk di empat kabupaten.
Di Kabupaten Ogan Ilir (OI), Bupati OI H. Mawardi Yahya melantik Ketua BPSK OI periode 2014-2019, Ir. Tapip, di Gedung Serba Guna Komplek Perkantoran Terpadu (KPT) Tanjung Senai, Kota Indralaya.
Bupati mengatakan, BPSK dibentuk sebagai wadah untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan pihak terkait dalam masalah pelayanan.
“Ya, BPSK adalah salah satu lembaga peradilan konsumen berkedudukan di kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Undang Undang no:8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen, yang bertugas utama menyelesaikan persengketaan Konsumen di luar lembaga peradilan umum,” ungkapnya.
Lanjut Bupati, pelantikan pengurus BPSK kabupaten OI sekaligus Sosialisasi Undang Undang no:   8 tahun 1999               tentang Perlindungan Konsumen.
“Banyak sekali masalahan dan kasus terhadap sengketa konsumen yang sehari-hari kita jumpai misalnya Jasa Pelayanan Kesehatan, terkait perlindungan hukum terhadap pasien sebagai konsumen. Jasa Perbankan terhadap nasabah deposan, nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit antara lain untuk perumahan, kendaraan, alat produksi dan nasabah yang melakukan transaksi,” paparnya.
Sementara itu, Ketua BPSK OI, Tapip mengatakan, dibentuknya organisasi tersebut yakni berangkat dari banyaknya permasalahan yang dihadapi masyarakat khususnya pihak konsumen.
“Untuk itu diperlukan organisasi atau badan yang bisa penyelesaikan permasalahan ataupun sengketa terhadap konsumen. Kita sering dengar produk kendaraan ditarik dari pasaran karena ditemukan kendala pada kendaraan tersebut. Belum lagi kasus kehilangan kendaraan di tempat
parkir dan lain sebagainya,” ungkapnya.
Lanjut Tapip, sementara hak hak konsumen diatur dalam Undang Undang no: 8 tahun 1999 antara lain hak atas kenyaman, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa,
“Tugas dari BPSK untuk lebih memberikan perhatian kepada masyarakat selaku konsumen agar hak hak tersebut dapat dimiliki,” jelasnya.
Usai pelantikan dilanjutkan sosialisasi peraturan perundangan undangan perlindungan konsumen kepada para pelaku usaha industri kecil maupun pedagang kaki lima.
Hadir pada acara tersebut Ketua DPRD, Wakil Bupati, Polres Sekda, para Asisten, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala kantor, Kepala Bagian di lingkungan Pemkab OI serta undangan lainnya.