BBM 1 HARGA

LANDASAN HUKUM PELAKSANAAN KEBIJAKAN PROGRAM BBM SATU HARGA 

1. PERATURAN KEPALA BPH MIGAS NOMOR 6tahun 2015 tentang penyaluran jenis BBM tertentu dan jenis BBM khusus diwilayah yang belum terdapat penyalur.

2. KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR : 63/PERINDAGKOP/2019 : TIM PENUNJUKKAN SUB PENYALUR BBM SATU HARGA

3. KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR : 64/PERINDAGKOP/2019 : ALAT ANGKUT  BBM SATU HARGA

4. KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR : 65/PERINDAGKOP/2019 : PENUJUKKAN SUB PENYALUR BBM SATU HARGA

5. KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR : 66/PERINDAGKOP/2019 : ONGKOS ANGKUT BBM SATU HARGA

6. SURAT PERMOHONAN BBM 1 HARGA DARI BUPATI OI KE BPH MIGAS 

7. SURAT PERMOHONAN KUOTA BBM 1 HARGA KE PERTAMINA MOR II PALEMBANG

8. SURAT BUPATI/SEKDA KE SPBU TANJUNG RAJA ; KESEDIAAN MEMFASILITASI PASOKAN DAN DISTRIBUSI BBM 1 HARGA KE SUB PENYALUR

9. SURAT BUPATI/SEKDA KE SPBU MUARA MERANJAT ; KESEDIAAN MEMFASILITASI PASOKAN DAN DISTRIBUSI BBM 1 HARGA KE SUB PENYALUR

10. Bahan paparan BPH MIGAS Program BBM satu Harga di Kab Ogan Ilir Oktober 2018

11. Peta Klaster BBM Kab Ogan Ilir

12.  Ringkasan Peta Klaster BBM Kab Ogan Ilir

13. Surat Jaminan Pasokan BBM 1 Harga di Indoensia Timur dari BPH Migas Ke PT Pertamina

14. Penunjukkan Sub Penyalur BBM satu Harga Kabupaten Ogan Ilir : PD Petrogas OI di Tanabang Ilir (Muara Kuang), CV Rindi di Desa Meranjat I (Indralaya Selatan) dan Ponpes Darussalam Desa Serikembang III (Payaraman).

Pembangunan Sub Penyalur BBM Program BBM Satu Harga Ponpes DARUSSALAM Desa Serikembang III Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir 

Pembangunan Fisik Sub Penyalur BBM Satu Harga CV RINDI Desa Meranjat I Kecamatan Indralaya Selatan Kab Ogan Ilir

SRIPO – 13 DESEMBER 2018. PALEMBANG - Badan Pengatur Hulu (BPH) Migas membuka peluang bagi masyarakat melalui koperasi atau badan usaha, untuk ikut mendistribusikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Jika sudah mengantongi izin, investasi yang dibutuhkan cukup Rp 60 juta. Usaha ini ibaratnya SPBU mini.

"Kita dorong masyarakat untuk ikut membantu mendistribusikan BBM bersubsidi melalui program BBM satu harga. Jadi sub penyalur ini bisa mengambil BBM dari penyalur atau SPBU terdekat, dan ini sudah ada payung hukumnya," kata anggota Komite Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas, Ir H Ahmad Rizal, MH,FCBArb di sela-sela kegiatan Sosialisasi Implementasi Sub-Penyalur dala rangka percepatan penerapan BBM Satu Harga Secara nasional di Hotel OPI Indah Jakabaring, kemarin (12/12).

Dijelaskan, langkah untuk membuat Sub-Penyalur BBM Satu Harga oleh BPH Migas ini tak lain untuk memenuhi kebutuhan akan BBM yang selama ini kerap kali dikeluhkan, terutama masyarakat yang tinggal jauh dari pusat kota atau dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) selaku penyalur BBM.

Soal dasar hukum pembentukan sub-penyalur ini menurut Rizal meliputi UU RI No.22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, Peraturan Pemerintah No 36 tahun 2004 tentang kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Permen ESDM No.13 tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran BBM, BBG dan LPG, serta Peraturan BPH Migas No 6 tahun 2015 tentang penyaluran jenis BBM tertentu dan jenis BBM khusus di wilayah yang belum terdapat penyalur.

"Sub Penyalur merupakan perpanjangan tangan dari Penyalur yang akan mendistribusikan BBM dengan harga yang disesuaikan dengan jarak daerah, untuk besaran biaya angkut ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah baik bupati ataupun walikotanya. Makanya mutlak dibutuhkan peran dan dukungan pemda untuk keberhasilan program ini," katanya.

Yang berhak menjadi sub penyalur, terang Rizal, adalah anggota dan/atau perwakilan masyarakat setempat di wilayah yang belum teradapat penyalur dengan jarak minimal 10 km, dan telah mendapatkan persetujuan pemda setempat.

"Sub penyalur hanya boleh didirikan di daerah yang tidak terdapat penyalur dengan batasan jarak minimum sejauh lima kilometer dari APMS atau wilayah perairan atau sejauh minimal 10 kilometer dari SPBU untuk wilayah daratan," katanya. Persyaratan lainnya, di antaranya memiliki kegiatan usaha dan/atau unit usaha, lokasi haruslah memenuhi standar keselamatan kerja dan lindungan lingkungan (K3LL). Juga memiliki penyimpanan maksimal 3.000 liter (sesuai standar Teknis K3LL) dan yang terpenting memiliki data konsumen pengguna yang telah diverifikasi pemda setempat.

Soal besaran investasi awal yang harus dikeluarkan untuk bisa menjadi Sub-Penyalur, menurut Rizal di kisaran Rp 60 jutaan sudah termasuk peralatan seperti tangki BBM Mini, dua buah nodzel dan perlengkapan lainnya. Sampai saat ini total sudah ada sekitar 23 sub-penyalur BBM Satu Harga di seluruh Indonesia dan yang terbanyak berada di kawasan Indonesia Timur. Untuk Sumsel sendiri, yang baru mengajukan menjadi sub penyalur baru di Ogan Ilir.

"Selebihnya belum ada. Memang disini peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan karena harga BBM bersubsidi ditingkat sub penyalur ini berbeda tergantung jarak lokasi. Nah yang menentukan harga untuk jarak lokasi itu pemda setempat," urainya.

Jangan Langka

Anggota Komisi VII DPR RI yang salah satunya membidangi masalah energi, Ir H Nazaruddin Kiemas berharap dengan akan segera didirikannya sub-penyalur BBM Satu Harga di Sumsel akan semakin memudahkan masyarakat terutama di pelosok untuk bisa mendapatkan BBM dengan harga yang terjangkau.

"Inginnya rakyat kita itu simpel kok mereka hanya butuh BBM bersubsidi harus selalu tersedia tidak langka dan dapat dibeli dengan harga yang terjangkau," sebut politisi PDI Perjuangan ini.

Hal senada disampaikan pula oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Sumsel, Ir Robert Heri yang berharap dengan kegiatan sosialisasi penerapan BBM Satu Harga ini akan kian menambah pengetahuan utamana bagi masyarakat di pesisir dan perairan yang sampai saat ini masih sulit untuk bisa mendapatkan BBM. Mewakili PT Pertamina MOR, Sindu menyatakan dukungannya terhadap rencana pendirian Sub-Penyalur BBM Satu Harga di Sumsel yang diharapkan nantinya untuk dapat dijabarkan secara lebih mendetil lagi kepada Pertamina.

"Kami hanya mintakan dasar dan payung hukum sebelum memasok BBM dari penyalur dalam hal ini SPBU kepada Sub-Penyalur biar tidak terjadi kesalahan nantinya, secara umum saat ini Pertamina telah memasok BBM baik Premium maupun Solar hampir mencapai hingga 80 persen," urai Sindu. (why)